Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengumumkan bahwa hampir semua jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 di 24 daerah yang terkena sengketa akan digelar setelah Idul Fitri 2025. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya terkait sengketa hasil Pilkada.
Afifuddin mengungkapkan bahwa seluruh PSU di daerah-daerah yang terkena sengketa akan dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri 2025. Namun, ada beberapa daerah yang pemungutan suaranya harus dilaksanakan lebih cepat, yaitu 30 hari setelah putusan MK dibacakan. Salah satunya adalah pemungutan suara ulang di sejumlah daerah yang dijadwalkan pada 22 Maret 2025.
“Sebagian besar pemungutan suara ulang akan digelar setelah Idul Fitri, namun ada beberapa daerah yang harus segera dilaksanakan, yaitu pada 22 Maret 2025,” kata Afifuddin di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Penting untuk dicatat, bahwa KPU tidak bisa sembarangan menjadwalkan seluruh PSU setelah Idul Fitri. Menurut Afifuddin, keputusan KPU harus sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggat waktu tertentu untuk pelaksanaan PSU, dengan beberapa daerah memiliki jadwal yang lebih awal.
“Kami harus memastikan bahwa semua jadwal PSU sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh MK. Jika kami melanggar aturan tersebut dan menjadwalkan PSU melebihi waktu yang ditentukan, kami bisa dianggap salah,” jelas Afifuddin.
Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang di 24 daerah setelah memeriksa 40 perkara sengketa hasil Pilkada 2024. Dari 40 perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak sembilan perkara, dan tidak menerima lima perkara lainnya. Sebanyak 24 daerah yang permohonannya dikabulkan akan menjalani PSU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam putusan MK.
Putusan ini memberikan tenggat waktu yang beragam bagi pelaksanaan PSU, tergantung pada hasil dari setiap perkara. Ada yang diharuskan menyelenggarakan PSU dalam 30 hari, 45 hari, 60 hari, hingga 180 hari setelah putusan dibacakan. Afifuddin juga menegaskan bahwa KPU akan menjalankan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab untuk memastikan hasil Pilkada yang sah dan sesuai dengan prinsip demokrasi.
Berdasarkan putusan MK, terdapat beberapa tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh KPU untuk pelaksanaan PSU, yakni:
1. 30 hari: PSU wajib dilaksanakan pada 22 Maret 2025
2. 45 hari: PSU wajib dilaksanakan pada 5 April 2025
3. 60 hari: PSU wajib dilaksanakan pada 19 April 2025
4. 90 hari: PSU wajib dilaksanakan pada 24 Mei 2025
5. 180 hari: PSU wajib dilaksanakan pada 9 Agustus 2025
Selain itu, MK juga mengeluarkan dua putusan tambahan terkait dengan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak Jaya dan perbaikan penulisan keputusan KPU di Kabupaten Jayapura.
Daftar 24 Daerah yang Harus Menggelar PSU
Berikut ini adalah daftar 24 daerah yang diwajibkan untuk menggelar PSU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi:
1. Kabupaten Pasaman – Perkara No. 02/PHPU.BUP-XXIII/2025
2. Kabupaten Mahakam Ulu – Perkara No. 224/PHPU.BUP-XXIII/2025
3. Kabupaten Boven Digoel – Perkara No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Kabupaten Barito Utara – Perkara No. 28/PHPU.BUP-XXIII/2025
5. Kabupaten Tasikmalaya – Perkara No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
6. Kabupaten Magetan – Perkara No. 30/PHPU.BUP-XXIII/2025
7. Kabupaten Buru – Perkara No. 174/PHPU.BUP-XXIII/2025
8. Provinsi Papua – Perkara No. 304/PHPU.GUB-XXIII/2025
9. Kota Banjarbaru – Perkara No. 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025
10. Kabupaten Empat Lawang – Perkara No. 24/PHPU.BUP-XXIII/2025
11. Kabupaten Bangka Barat – Perkara No. 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
12. Kabupaten Serang – Perkara No. 70/PHPU.BUP-XXIII/2025
13. Kabupaten Pesawaran – Perkara No. 20/PHPU.BUP-XXIII/2025
14. Kabupaten Kutai Kartanegara – Perkara No. 195/PHPU.BUP-XXIII/2025
15. Kota Sabang – Perkara No. 47/PHPU.WAKO-XXIII/2025
16. Kabupaten Kepulauan Talaud – Perkara No. 51/PHPU.BUP-XXIII/2025
17. Kabupaten Banggai – Perkara No. 171/PHPU.BUP-XXIII/2025
18. Kabupaten Gorontalo Utara – Perkara No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025
19. Kabupaten Bungo – Perkara No. 173/PHPU.BUP-XXIII/2025
20. Kabupaten Bengkulu Selatan – Perkara No. 68/PHPU.BUP-XXIII/2025
21. Kota Palopo – Perkara No. 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025
22. Kabupaten Parigi Moutong – Perkara No. 75/PHPU.BUP-XXIII/2025
23. Kabupaten Siak – Perkara No. 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
24. Kabupaten Pulau Taliabu – Perkara No. 267/PHPU.BUP-XXIII/2025
Dengan jadwal yang telah ditentukan, KPU memastikan proses demokrasi di 24 daerah tersebut akan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menjaga kredibilitas Pemilu 2024. Seluruh langkah ini diambil agar proses Pilkada yang jujur dan adil dapat terlaksana dengan baik demi kemajuan demokrasi Indonesia.(***)
