:
suaramediaindonesia.com I DEPOK – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat ( Jabar) , H.Dedi Supandi. S.STP. M.Si melakukan peninjauan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Kota Depok, Jumat (11/06/2021)
Seusai peninjauan, kepada awak media H. Dedi Supandi .S.STP. M.Si mengungkapkan, hari ini saya mengunjungi Kota Depok dan Bekasi sebagai bagian monitoring dan evaluasi dari.pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 di Jawa Barat.
“Tadi dari peninjauan secara langsung, apakah pusat informasi dan atau help desk disekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya, serta ruangan-ruangan yang akan dipergunakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Adapun untuk Kuota PPDB 2021 di Kota Depok adalah 5.600 lebih untuk negeri dan 18.000 lebih untuk swasta.” tutur Dedi.
Kang Dedi menambahkan ” dari kuota tersebut, jumlah kuota untuk swasta lebih besar dari pada negeri. Untuk sekolahnya negeri ada 19 titik (termasuk SMK), sedangkan swasta ada 133 titik. Ini merupakan bagian evaluasi yang harus Disdik provinsi lakukan, perbedaan pilihan untuk tahun ini kami masukan swasta sebagai dari pilihan dalam zonasi PPDB 2021 ” ucapnya.
“Para orang tua siswa mempertanyakan perbedaan ketimpangan nilai dari jalur prestasi. Disini kami jelaskan, bahwa ketimpangan itu terjadi mengingat kami butuh standar. Dahulu standarnya dari ujian Nasional sekarang tidak ada. Untuk itu agar para orang tua murid tidak resah, bahwa daftar nilai yang di input dari sekolah asal adalah merupakan baru data pendaftaran dan belum final, yang nantinya akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Disdik provinsi.”jelas Dedi.
Dikatakan oleh Dedi, dengan data yang demikian ini kami butuh waktu sekitar 2 – 3 hari untuk evaluasi khusus pada jalur prestasi . Kemudian ada permasalahan tentang “Warga Miskin” (seolah-olah) , namun tidak tercantum didalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Untuk itu kami tegaskan,bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah dan atau sudah mengadakan MoU dengan Dinas Sosial untuk DTKS yang merupakan turunan dari Kemensos, kemudian juga telah MoU dengan Disdukcapil untuk zonasi . Bagi yang belum tercantum pada DTKS segera update dan atau perbaharui ke Dinas Sosial.”papar Dedi.
Lanjutnya, saya berpesan kepada penanggung jawab PPDB 2021 ini adalah Kepala Cabang Daerah (KCD), khususnya Wilayah II serta para kepala sekolah. Mengutip dari pendiri Bangsa Indonesia Bung Karno, Perhatikan warga masyarakat miskin , dan satu hal untuk lebih ditekankan adalah Jangan Melanggar Sistem.
“Tagline untuk PPDB 2021 adalah Sekolah Dimana Saja Sama. Untuk PPDB 2021 swasta adalah merupakan pilihan. Bagi warga miskin yang tidak diterima di negeri, maka pilihannya adalah swasta. Kami dari Disdik provinsi sudah mempersiapkan anggaran namanya Pemberian Tambahan Bea Siswa kepada sekolah swasta per individu bagi warga miskin.” kata Dedi.
Imbuhnya, pada tahun 2021 tepat sekitar bulan Mei Provinsi Jabar telah mencairkan dana sejumlah Rp 989 miliar lebih kepada sekolah swasta berupa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang sifatnya reguler dan umum. Besarannya tergantung dari jumlah siswa.
“Jumlah sekolah di Jawa barat ada 4.966 yang terdiri 835 sekolah negeri dan swasta 4.131 . Zonasi PPDB 2021 di Jawa barat sudah ditambah, dari 68 zonasi menjadi 83 zonasi. Tujuannya adalah untuk menampung irisan -irisan yang ada diperbatasan kabupaten/kota. Sebagai ilustrasi, sekolah ada di Kota Depok, namun irisan-irisan diperbatasan , maka warga Bogor dapat sekolah didepok sepanjang kuota memenuhi. Bagi saya, setiap siswa warga di Jawa barat harus mendapatkan hak untuk belajarnya.’ pungkas Dedi.
Untuk diketahui pada tahun 2021 ada 35 SMK se Jawa Barat dilakukan program Balai Layanan Umum Daerah( BLUD) , SMK Kota Depok ada tercantum didalamnya.
Red : *
