BENGKAYANG , KALBAR – Aktifitas PETI di kecamatan Monterado, Desa Mekar Baru, Dusun Puaje kian menggila. Diduga Dikendalikan Pemodal (Cecep), Warga Dusun Puaje Desa Mekar Baru , Kecamatan Motrado,tidak tanggung-tanggung aktifitas tambang emas ilegal ini mengunakan alat berat Excavator.
Diduga kuat kegiatan ini di bekingi oknum APH,dan sudah viral di ratusan link media online akhir tahun 2025.
Diawal tahun 2026 ini aktivitas penambangan ini semakin banyak dan malah makin terang-terangan,diatas tanah yang diduga masih sengketa hak milik atas status kepemilikan lahan tersebut ,antar saudara Simon dan Pajin, tanpa tersentuh hukum Puaje ,(16/01/2026).
Tim investigasi awak media kembali mendatangi lokasi tambang ilegal tersebut sesuai laporan dari beberapa warga ,untuk memastikan benar adanya kegiatan tersebut ,hasil pantauan awak media ,puluhan ,set Dompeng/ kurang lebih 40 set alat mesin Dompeng dan satu alat berat Excavator yang sedang beroperasi/bekerja membersihkan lahan, yang bertujuan untuk mempermudah para pelaku mengambil material yang berisi kandungan logam mulia butiran emas murni .
Salah seorang warga Puaje ,yang tidak mau disebutkan namanya ,akibat PETI tersebut , dampaknya begitu nyata, air sumur yang biasanya digunakan keluarganya dan tetangga untuk mencuci, mandi, serta menjadi sumber air minum , kini Mereka tidak bisa lagi menggunakan dan memanfaatkannya untuk keluarganya seperti dulu dan juga oleh warga lainnya sebelum adanya aktifitas PETI tersebut.
Menurut Mereka, mengatakan pada awak media ini bahwa ” Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Polres Bengkayang, serta Polsek Monterado ,disinyalir tidak punya nyali untuk mengambil tindakan tegas,masyarakat setempat berharap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ,Polda Kalbar, Kejati Kalbar,maupun instansi terkait yang berwenang diminta mengambil tindakan Tegas untuk menutup aktivitas PETi dan memohon Jangan ada tebang pilih dalam penindakan oknum ,pemodal dan otak utama kerusakan lingkungan serta alam ,di dusun Puaje, Desa Mekar Baru,” Ungkap nya.
Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin PETI ini terungkap karena adanya sengketa kepemilikan lahan antara Simon dengan Pajin ,PETI pertama masuk di Puaje yang dimotori oleh salahsatu Warga , yang kerap di sapa Cecep , menikah dengan warga di Kampung Puaje, Desa Mekar Baru, Kecamatan Monterado. Sejumlah warga Puaje menerangkan kepada awak media , bahwa Kami warga Puaje tidak semua hidup bergantung kepada tambang ,bisa dihitung jari ,pelaku tambang tersebut rata-rata warga dari luar Puaje , dan Bos Pemilik adalah mesinnya ,” ungkap seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya
Tidak sampai disitu awak media pun mendatangi Simon,seorang warga yang mengklaim, bahwa lahan tersebut masih sengketa antara Dia dengan Ajin,yang bersangkutan menyampaikan ,bahwa belum ada kesepakatan di antara dua belah pihak tersebut, karena masing-masing pihak mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut ,yang sekarang berada di dalamnya puluhan set mesin untuk menambang jenis Dompeng ,”ujarnya.
Kegiatan ilegal tersebut disebut berlangsung secara struktur dan masif, terbuka, dan berani, seolah tanpa hambatan hukum, maupun penindakan tegas dari aparat berwenang, “ungkap Simon .
Yang bersangkutan menambahkan , bahwa ” Cecep dianggap yang bertanggung jawab atas kerusakan lahan tersebut ,bekerja sama dengan Pajin penerima UPETI , tanah tersebut seharusnya masih status KO ,” ungkapnya kembali’.
Berdasarkan keterangan Simon yang terkait sudah mengirim surat sebagai dasar laporan awal secara pribadi kepada Polres Bengkayang dan Polda Kalbar untuk memohon kepastian hukum atas hak tanah tersebut ,dan melaporkan kegiatan PETI diatas tanah tersebut.
Akibat ulah Cecep CS dan beberapa diduga dibekingi Oknum APH yang diduga kuat terlibat membantu Cecep,hingga terjadi Komplik warga ,masalah kepemilikan lahan ,masih berkepanjangan Simon juga sudah memberikan kuasa kepada Lembaga Lidik Krimsus untuk menyelesaikan Konflik diantara Simon dan Pajin.
Awak media pun ,mencoba menghubungi lembaga LIDIK KRIMSUS RI untuk dimintai keterangan dan direspon/disambut baik Wakil Pimpinan Umum Nasiki ,yang bersangkutan membenarkan ,bahwa PETI tersebut berada di tanah yang diduga masih abu-abu atas kepemilikan nya ,dan memastikan Simon telah memberikan kuasa kepada Lembaga LIDIK KRIMSUS RI ,untuk mencari titik terang permasalahan kepemilikan hak atas tanah tersebut,dan di tangani langsung Ketum Kami ujar Nasiki.
Lembaga LIDIK KRIMSUS RI mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Polres Bengkayang ,Polsek Monterado , untuk tidak tutup mata, segera melakukan penindakan menyeluruh, termasuk mengusut dugaan keterlibatan oknum yang membekingi PETI pemodal besar yang disebut-sebut kebal hukum.
Dampak Lingkungan dan Ancaman bagi Warga, yaitu selain merusak lahan milik warga, aktivitas PETI juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, seperti pencemaran air, rusaknya struktur tanah, serta ancaman keselamatan bagi Masyarakat sekitar,menghambat pembangunan daerah ,menghambat perekonomian jangka panjang ,mengurangi pendapatan daerah bukan pajak.kegiatan ini jika ada pembiaran maka , kerusakan akan semakin meluas dan mengancam pemukiman,” Ujar Nasiki.
Menolak lupa Polda Kalbar bersama awak media ,akhir tahun Desember 2025 Kapolda Kalbar Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K M.H
menyampaikan kepada seluruh awak media ,saat berapa Wartawan diruang balai Room Polda Kalbar ,dengan tegas Kapolda Kalbar menjawab awak media , bahwa “tidak ada ruang buat tambang ilegal PETI di wilayah Hukum Polda Kalbar ,dan meminta seluruh awak media,untuk melaporkan langsung ada nya kegiatan tambang ilegal ,yang ada,dan meminta melaporkan jika terdapat anggota/oknum institusi Polri Polda Kalbar jika terlibat ,membekingi tambang ilegal (PETI), tetapi pernyataan tersebut berbanding terbalik fakta di lapangan ,Kapolres ,Kapolsek tidak mengindahkan perintah Kapolda tersebut ,dan tambang ilegal makin marak dan makin merajalela ,seperti contoh di Kecamatan Monterado, Desa Mekar Baru, Kampung Puaje.
Dasar Hukum yang Dilanggar atas Dugaan
Aktivitas PETI tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana maupun denda yang berat, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan.
Tuntutan Warga dan LIDIK KRIMSUS RI
Masyarakat Kampung Puaje mendesak agar:
Pemerintah kabupaten Bengkayang dan Polda Kalbar segera melakukan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas PETI di Puaje Kecamatan
Pemerintah dan Polda Kalbar diminta turun langsung ke lokasi, melakukan penyelidikan, dan menindak pelaku, maupun pihak yang diduga menjadi pemodal.
Pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang diminta melakukan rehabilitasi lingkungan
menangkap pemodal dan melakukan proses hukum dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga rilisan ini diterbitkan, pihak kepolisian maupun pemerintah daerah setempat belum memberikan keterangan resmi terkait maraknya aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Redaksi menyatakan masih membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi dari seluruh pihak terkait guna memenuhi asas keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Masyarakat dan LIDIK KRIMSUS berharap Polda Kalbar tidak bungkam dan segera bertindak demi tegaknya hukum serta keselamatan lingkungan dan warga.
Narasumber Pewarta:DM MPGI/Jono. Editor: Egha.
