BANDUNG BARAT, JABAR – Suasana halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) tampak diramaikan Aksi Damai melalui orasi sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Bandung Barat bersama Aliansi Aktivis Anti Korupsi Jawa Barat , yang di gelar untuk menuntut penegakan hukum dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di KBB, pada hari Senin,(13/10/2025).
Dengan pengawalan dari sejumlah aparat kepolisian dan Satpol PP KBB, tuntutan demi tuntutan di sampaikan oleh moderator Aksi Damai, diantaranya yaitu :
– Desakan untuk Audit dan Pemberantasan KKN di tubuh Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Dalam orasinya, para aktivis menyerukan agar aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar), segera mengusut dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Kami mendesak Kejati Jabar untuk mengusut tuntas dugaan KKN di Kabupaten Bandung Barat. Berantas oknum legislatif dan yudikatif yang telah merugikan rakyat,” ujar salah seorang orator aksi dari Koalisi Rakyat Bandung Barat di tengah kerumunan massa yang membawa spanduk bertuliskan “KBB Darurat KKN” dan “Audit Dana Stunting Rp 5 Miliar”.
Aksi damai ini dimulai dari Kantor Kejaksaan Negeri KBB, dilanjutkan ke Kantor Pemerintah Daerah, dan berakhir di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat. Sepanjang rute, massa menyuarakan aspirasi dengan tertib dan damai.
– Soroti Mutasi Jabatan dan Intervensi Politik .
Dalam aksi damai tersebut puluhan aktifis menuntut terkait pengusutan atas dugaan korupsi, menyoroti praktik rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab KBB yang dianggap sarat dengan kepentingan politik.
Mutasi yang tidak profesional merusak marwah demokrasi dan menghancurkan kepercayaan publik. Kami menolak pejabat hasil rotasi yang diduga berbau KKN,” teriak salah satu aktivis melalui pengeras suara.
Dalam pernyataan sikapnya, para demonstran juga menyinggung dua nama berinisial AZ dan DAM, yang diminta segera dinonaktifkan dari jabatannya karena diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan.
Selanjutnya, terdapat 13 Poin Tuntutan yang disampaikan, diantaranya agar dilakukannya Audit dan pembentukan Pansus Antikorupsi.
Dalam hal ini Koalisi menyampaikan 13 poin tuntutan yang Mereka serahkan langsung kepada perwakilan pemerintah daerah. Beberapa di antaranya menuntut pembentukan tim etik untuk pejabat daerah, penggunaan hak interpelasi oleh DPRD, serta audit proyek pengadaan tahun 2023–2024, termasuk pembangunan rumah dinas.
INFOGRAFIS TEKS 13 POIN TUNTUTAN KOALISI RAKYAT BANDUNG BARAT
1. Bentuk tim khusus dan sidang etik pejabat daerah.
2. DPRD gunakan hak interpelasi untuk evaluasi pejabat bermasalah.
3. Usut anggaran fiktif Rp500 miliar penyebab defisit daerah.
4. Periksa anggota DPRD yang berkolusi dengan pejabat eksekutif.
5. Tindak ASN yang terlibat korupsi
6. Nonaktifkan pejabat berinisial AZ dan DAM.
7. Tolak kepala dinas hasil rotasi yang sarat KKN.
8. Hentikan intervensi politik dalam mutasi jabatan.
9. Audit proyek pengadaan 2023–2024, terutama rumah dinas.
10. Transparansi proyek di KBB.
11. Wujudkan KBB “Bersih dari Proyek Titipan”.
12. Bupati diminta tegas terhadap pejabat dan asisten bermasalah.
13. Bentuk Pansus Penanganan Korupsi KBB segera.
Mereka juga mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Korupsi KBB dan audit dana stunting senilai Rp5 miliar. Para aktivis menilai langkah-langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Terakhir , Aksi Damai Ditutup dengan menampilkan Seni Tradisional debus yang
diiringi musik kendang pencak , simbol sebagain keberanian rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi.
Perwakilan massa kemudian menyerahkan salinan tuntutan kepada pejabat perwakilan Pemkab Bandung Barat. Pejabat tersebut menerima aspirasi dengan baik dan berjanji akan menindaklanjuti.
Kami akan sampaikan tuntutan ini kepada Bupati Bandung Barat. Mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab,” ujar Perwakilan Pejabat Pemkab Bandung Barat.
Aksi Damai berakhir di tutup dengan doa bersama, agar Bandung Barat bebas dari Korupsi , KKN, dan dapat Transparan, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
NARASUMBER PEWARTA: TIM RED POKJA KBB/ NUKA. EDITOR RED : EGHA.
