JAKARTA, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar anggaran program makan bergizi gratis dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Usulan itu disampaikan ketika dia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Tadi saya matur (sampaikan) ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN (Badan Gizi Nasional). Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting,” kata Khofifah, dikutip Rabu (15/1/2025).
Khofifah yakin, banyak kepala daerah yang tidak keberatan membantu pemerintah pusat dalam menyukseskan program makan bergizi gratis ini. Dengan catatan, membantu sesuai kemampuan daerah masing-masing.
Rata-rata mereka welcome, pengambil keputusan di daerah, seandainya mereka diajak sharing (membantu makan bergizi gratis) bersama-sama,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, APBD bisa membantu program ini misalnya dengan membuat lauk pauknya jadi bertambah.
“Saya ketika awal lihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu,” kata Khofifah.Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan, agar anggaran program makan bergizi gratis dibantu dengan zakat atau urunan warga. Usulan itu disampaikan karena rakyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang.
Menurut dia, dermawan dan suka bergotong-royong adalah budaya masyarakat Indonesia. Dia menilai, kelebihan itu bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis.
“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan.
Sultan mengakui, program makan bergizi gratis sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
NARASUMBER PEWARTA: ABU KHAIDIR. EDITOR RED: EGHA.
