SUARAMEDIAINDONESIA.COM | RABU, 24 FEBRUARI 2022.
MATARAM | Reformasi Birokrasi salah satu wujud langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif serta efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 sebagai pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi Nasional.
Pemerintah menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama, seperti peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih maupun bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik.
Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, yang perlu secara konkret dilaksanakan salah satunya program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Korem 162/WB dalam hal ini melaksanakan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Korem 162/WB sebagai langkah awal untuk mendukung upaya tersebut, dipimpin langsung Danrem 162/WB Brigjen TNI Lalu Rudy Irham Srigede, ST. M.Si., di Gedung Soedirman Makorem 162/WB Jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, Kamis (24/02/22).
Danrem mengatakan, pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan suatu kesungguhan dan tekad Korem 162/WB dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI AD yang berkomitmen mencegah terjadinya praktek KKN, disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel di satuan kerja (Satker) maupum subsatker jajaran Korem 162/WB.
Pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) menurut Lalu Rudy, merupakan upaya Korem 162/WB dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini, merupakan target yang telah ditetapkan dalam bentuk institusi TNI Angkatan Darat yang modern.
Alumni Akademi Militer 1988 itu berharap, pencanangan pembangunan zona integritas yang dilaksanakan hari ini menjadi penyemangat bagi satuan kerja dalam melaksanakan semua ketentuan sebagai aturan untuk mewujudkan WBK dan WBBM di satuan dengan kesungguhan dan upaya yang optimal.
“Jauhi semua pelanggaran, terutama terkait dengan werving pada saat pembukaan penerimaan prajurit TNI AD baik Tamtama, Bintara maupun Perwira,” tegas Jenderal yang akrab dipanggil Miq Rudy tersebut.
Terlihat hadir dalam acara tersebut, Kakanwil Kemenkumham NTB, Kepala BPKB NTB, Kepala perwakilan Ombudsman NTB, Sekretaris Daerah NTB, Karo Rena Polda NTB, Kakesbangpoldagri Prov. NTB, Kakanwil DJPB Prov. NTB, Kasrem 162/WB, Para Kasi Kasrem 162/WB, Para Dandim se-pulau Lombok, Kepala KPPN Mataram serta undangan lainnya.
NARASUMBER PEWARTA : DANI. EDITOR RED : LIESNA EGA.
