BANDUNG , JABAR – Tahukah Kamu? Di balik tepuk tangan masyarakat atas kemudahan bayar pajak tanpa KTP pemilik lama di Jawa Barat, ada pihak-pihak tertentu yang kini , mulai gelisah, bahkan mungkin sedang menghitung ulang “penghasilan” yang tiba-tiba menguap.
Selama ini, masyarakat sering menjadikan biro jasa sebagai kambing hitam. Tarif mahal, proses cepat, dan berlabel “CALO” pun, melekat. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, biro jasa sebenarnya hanya pemain lapangan kurir yang lahir dari sistem yang sejak awal sudah dibuat berliku seperti labirin.
Mereka, muncul bukan karena ingin, tapi karena ada “kebutuhan”. Dan kebutuhan itu diciptakan oleh siapa? Nah, di sinilah cerita menjadi menarik. Selama bertahun-tahun, publik dipaksa percaya bahwa mengurus pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama adalah perkara rumit. Harus ini, harus itu, dan seringkali berujung pada satu solusi: “pakai jasa saja biar cepat.” Biaya ratusan ribu bahkan jutaan rupiah pun dianggap wajar.
Namun, benarkah semua uang itu masuk ke kantong biro jasa?ataukah justru hanya sebagian kecil yang Mereka pegang, sementara sisanya mengalir ke “jalur sunyi” yang tak pernah tercatat di papan informasi resmi?.
Di balik meja, di balik loket, di balik sistem ada pihak yang selama ini menikmati aliran setoran rutin. Oknum-oknum yang paham betul bagaimana “membuka pintu” sistem yang sebenarnya bisa sederhana, tapi sengaja dibuat rumit agar tetap bernilai.
Dan kini, dengan hadirnya kebijakan baru dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang membolehkan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik lama, satu hal terjadi secara otomatis.
Rantai panjang yang selama ini menghidupi praktik tak kasat mata itu, kini terputus. Birokrasi yang dipangkas ternyata bukan hanya memudahkan rakyat, tapi juga tanpa sengaja mematikan mesin ATM berjalan bagi segelintir Oknum – oknum Tikus Kantor yang bermain di lahan basah yang selama ini dirawat diam-diam, kini mendadak kering tanpa perlu operasi besar-besaran.
Tidak ada razia besar, tidak ada drama penangkapan, cukup satu kebijakan sederhana, mempermudah, dan hasilnya?, yang selama ini bermain di balik kerumitan sistem, kini harus gigit jari.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal setuju atau tidak.Tapi , apakah Kita berani jujur mengakui, bahwa” birokrasi yang berbelit selama ini bisa jadi bukan sekadar ketidaksengajaan, melainkan “desain halus” yang menguntungkan pihak tertentu?.
Jika benar demikian, maka kebijakan ini bukan sekadar inovasi pelayanan.Ini adalah” tamparan halus”…, tapi terasa keras.
Narasumber Pewarta : Suara Rakyat . Editor Red : Egha.
