KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Aktivitas tambang emas ilegal (PETI) di wilayah Kecamatan Sandai dan Kecamatan Sayan, Hulu Sungai, kembali mencuat ke permukaan. Temuan investigasi tim media pada Senin, 01 Desember 2025, menunjukkan sedikitnya belasan hingga hampir 20 unit mesin dompeng beroperasi aktif di kawasan Dusun Serinding, Desa/Kelurahan Petai Patah, Kecamatan Sandai—tepat di dekat pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat.
Operasi PETI tersebut berlangsung masif, brutal, dan terang-terangan, seolah tanpa rasa takut terhadap hukum. Dari perjalanan darat hanya 20–30 menit dari pusat Sandai, tim langsung menemukan aktivitas pertambangan yang dikelola secara terorganisir.
DIDUGA DIKENDALIKAN CUKONG LOKAL, BERMODAL BESAR & SUPLAI SOLAR SUBSIDI
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, aktivitas PETI tersebut diduga dikendalikan sejumlah pemodal (cukong) lokal, yang dikenal luas di Kecamatan Sandai dan sekitarnya. Mereka antara lain berinisial:EO (Pasar Sandai),
AT (Terap),AN (Pasar Baru),ALG/AY (Simpang 3 Pangan — dikendalikan putranya AT dari Sandai).
Mereka diduga menjadi pemodal utama, pemasok alat, serta penyedia BBM subsidi jenis Bio Solar untuk menggerakkan mesin-mesin PETI. Aktivitas mereka dikenal lama dan kuat di wilayah Sandai, bahkan diduga seperti kebal hukum.
Seorang pekerja PETI yang ditemui media, dan meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan, bahwa “Cukong penampung emas ilegal di Sandai itu banyak sekali. Mereka bukan hanya menampung emas, tapi juga memasok mesin dan peralatan tambang dari Sandai sampai Sayan dan wilayah lainnya.” ungkapnya.
DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG SANGAT SERIUS
Dari hasil investigasi memperlihatkan dampak kerusakan yang mengkhawatirkan, diantaranya yaitu :
1. Kerusakan Sungai & Sedimentasi Berat, sehingga air sungai berubah keruh akibat pengerukan, kemudian Sedimentasi menyebabkan aliran air terganggu, berpotensi memicu banjir musiman.
2. Pencemaran Air dan Tanah, akibatnya
lumpur limbah tambang masuk ke tanah pertanian masyarakat, dan
air untuk keperluan rumah tangga mulai tercemar.
3. Hilangnya Ekosistem & Biodiversitas, yaitu
Flora dan fauna sungai, terutama ikan, terancam punah, serta habitat alami rusak secara permanen.
4. Konflik Sosial, yaitu meningkatnya kecemburuan sosial antar warga, serta
ancaman premanisme dari oknum pengelola tambang ilegal.
5. Penggunaan BBM Subsidi secara Ilegal yaitu
Bio Solar yang harusnya untuk nelayan & petani malah dipakai PETI, otomatis ini dapat memperburuk kelangkaan BBM bagi masyarakat.
6. Potensi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yaitu keuntungan emas ilegal biasanya tidak tercatat dan disamarkan lewat pembelian aset.
PAKAR HUKUM: PELANGGARAN BERLAPIS & BERAT
Menurut Dr. Yulianto Winarno, SH., M.Hum, pakar hukum lingkungan dan pidana Universitas Indonesia, menyampaikan, bahwa”
Apa yang terjadi di Kecamatan Sandai dan Sayan adalah pelanggaran berlapis:
– Pelanggaran UU Minerba
– Pelanggaran UU Lingkungan Hidup
– TPPU
– Penyalahgunaan BBM bersubsidi
Semua pihak yang terlibat—cukong, operator lapangan, hingga dugaan pembiaran oknum aparat—harus dimintai pertanggungjawaban hukum.” ungkapnya.
LANDASAN HUKUM YANG DILANGGAR:
1. UU No. 3 Tahun 2020 (Minerba)
Pasal 158:
Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin diancam penjara 5 tahun dan denda Rp100 miliar.
2. UU No. 32 Tahun 2009 (Lingkungan Hidup)
Pasal 98 & 99:
Perusakan lingkungan secara sengaja dikenai penjara hingga 15 tahun dan denda Rp15 miliar.
3. UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)
Pasal 3–5:
Menyamarkan hasil tindak pidana dapat dikenai penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar.
4. UU Migas No. 22 Tahun 2001 & Perpres No. 191/2014
Pasal 55–56:
Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dipidana penjara 6 tahun dan denda Rp60 miliar.
SERUAN TINDAKAN TEGAS
Tim investigasi media meminta Bupati Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Kejaksaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Minerba, serta BPH Migas untuk: Melakukan penyidikan mendalam, Menindak cukong-cukong besar,
Menyita seluruh alat dan aset tambang ilegal,
Menindak tegas oknum aparat yang diduga melakukan pembiaran.
KESIMPULAN:
Aktivitas PETI di Sandai dan Sayan bukan lagi skala kecil, tetapi telah menjadi operasi besar, terstruktur, dan dibiayai pemodal kuat. Dampaknya menghancurkan lingkungan, merugikan masyarakat, dan jelas merupakan tindak pidana berlapis.
—
Sumber: Warga Masyarakat. Pewarta: Jono. Editor: Jono/Egha.
