BANDUNG BARAT, JABAR – Penyelenggaraan buka puasa bersama oleh DPRD di salah satu hotel, menjadi sorotan publik, karena dinilai dari sudut pandang utama yaitu kepatuhan prosedur/anggaran dan tingkat efisiensinya. Di tengah kebijakan efisiensi yang ketat, maka seharusnya dapat menjadi bahan pertimbangan.
Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup menyoroti penyelenggaraan buka bersama di hotel, padahal Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan Gedung dengan fasilitas yang lengkap tersedia.
Menurut Ketua Pokja Wartawan KBB, bahwa “Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memanfaatkan fasilitas publik yang ada, terutama Gedung DPRD yang representatif,” ujarnya.
M. Raup juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang menjadi sorotan publik disaat ekonomi masyarakat sedang dalam kesulitan.
“Kami ingin tahu apakah penyelenggaraan di hotel ini sudah sesuai dengan prosedur dan anggaran yang ada,” tambahnya.
Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup berharap agar kegiatan serupa seperti ini,kedepan nya dapat lebih bijaksana, dapat mempertimbangkan penggunaan fasilitas publik dan transparansi anggaran,” pungkasnya M Raup.
Berikut adalah beberapa pertanyaan atas analisis yang berdasarkan kebijakan terkait penggunaan anggaran PEMDA atau DPRD:
1. Apakah Kesesuaian Prosedur dan Anggaran (APBD) telah menerapkan kebijakan terbaru tahun 2025/2026, yang telah diatur oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri.
2. Apakah Prosedur Pengadaan Kegiatan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD dan mematuhi standar harga daerah.
3. Apakah telah melaksanakan Kepatuhan anggaran yang tersedia di APBD, direncanakan, dan mengikuti standar biaya, secara prosedur administratif, terkait penggunaan hotel .
4. Bagaimana dengan Efisiensi Anggaran yang telah bertentangan dengan Semangat Efisiensi itu sendiri, di tengah-tengah instruksi Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan dana ke program prioritas (seperti kesehatan/pendidikan),dan mengadakan acara berbuka di hotel sering dianggap kurang efisien atau tidak peka situasi.
Sorotan:
– Risiko Pemborosan: Jika kegiatan tersebut menghabiskan anggaran besar yang sebenarnya bisa dihemat (misalnya mengadakan di kantor DPRD), maka tingkat efisiensinya rendah.
– Tuntutan Publik: Publik sering menuntut kegiatan yang lebih sederhana (misalnya berbuka di kantor atau tempat sederhana) dibandingkan hotel mewah untuk menunjukkan kepedulian di tengah kesulitan ekonomi.
Kesimpulan :
– Secara substansi efisiensi, kegiatan buka puasa di hotel sering dinilai tidak efisien dan bertentangan dengan semangat penghematan anggaran yang ditekankan pemerintah pusat.
– Disarankan untuk memastikan kegiatan tersebut memiliki “nilai tambah ekonomi” dan tidak melanggar aturan spesifik atau Surat Edaran (SE) yang mungkin diterbitkan kepala daerah setempat terkait efisiensi.
NARASUMBER/PEWARTA: M RAUP / TIM RED POKJA WARTAWAN KBB. EDITOR RED: EGHA.
