Suaramediaindonesia.com | Senin, 1 November 2021.
CEMPAKAMEKAR, BANDUNG BARAT | Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
Kembali terpantau oleh Media ini bahwa nampak pembagian Bantuan BPNT Kemensos untuk Warga Desa Cempakamekar tidak tepat sasaran dan sejumlah Warga Desa Cempakamekar , Bandung Barat, mengeluhkan hal tersebut dan sangat kecewa ,sekaligus menyayangkan hal ini .Senin, (1/11/2021).
Dalam hal ini sejumlah Warga menduga, itu semua terjadi akibat proses pendataan yang kurang tertib, tidak berdasarkan fakta ekonomi masyarakat saat ini di lingkungannya,dan diduga terkesan tebang pilih dalam proses pendataan untuk BPNT Perluasan ini di Desa Cempakamekar, Kec. Padalarang, Kab. Bandung Barat.
“Bagaimana Saya tidak kecewa, warga mampu yang memiliki Kendaraan roda empat, roda dua, mendapatkan jatah bantuan dari Kemensos tersebut, Sebaliknya yang tidak mampu, harus menelan ludah ,melihat warga mampu sekitarnya, berduyun-duyun membawa sembako di depan mata Saya” ujarnya,berinial (R). Selasa, (21/9/2021),hingga kemudian mengeluhkan kembali pada Senin, (1/10/2021) pada media ini.
Mengapa banyak sejumlah warga tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan di beberapa Rw Desa Cempakamekar ,sementara dampak covid-19 itu sangat dirasakan oleh Keluarga tak mampu saja, tapi seluruh Masyarakat, dan hingga saat ini dampak itu masihlah terasa oleh sejumlah masyarakat . Sedangkan BPNT adalah bantuan jangka panjang dan berkelanjutan,akan tetapi mengapa banyak Masyarakat menengah kebawah malah tidak mendapatkan bantuan apapun, sedangkan banyak keluarga kalangan mampu mendapatkan bantuan tersebut.
“Kasihan kan, warga tidak mampu seharusnya dapat bantuannya sepanjang ada bantuan covid, sementara. Sedangkan Mereka yang dapat BPNT, keluarga mampu dalam jangka panjang juga mendapatkannya. Tidak adil itu sih namanya,” kata (R).
Begitu juga dengan pendataan untuk penerima manfaat BPNT yang melakukan jejaring dari Kemensos. Bagaimanakah tindak lanjut penyelesaiannya terkait persoalan tersebut, dan Data KPM sebenarnya muncul darimana, bukankah ada Six’N’g di setiap Desa atau Kecamatan dalam proses untuk Pendataan warga masyarakatnya di setiap wilayah.
Sejumlah Warga mengharapkan dan meminta agar Dinsos Pemkab Bandung Barat peka terhadap kondisi ini. Jangan hanya selalu beralasan bahwa” program BPNT adalah program pemerintah pusat, tapi masyarakatpun berharap ada jalan keluar yang dapat memihak untuk Nasib Masyarakat yang tidak mampu tersebut .
“Saya ikut bicara begini karena memang melihatnya sendiri, seperti itu. Ada pensiunan yang mendapatkan,akan tetapi ada pula pensiunan lainnya yang tidak mendapatkan, akan tetapi ada warga masyarakat yang wajib dibantu, malah tidak mendapatkannya, anehnya ‘yang mempunyai Kendaraan bermobil dan Motor mendapatkan bantuan tersebut,sedangkan keluarga yang tidak mampu tak mendapatkannya, ” ujarnya.
Awak media pun konfirmasi kepada Sekdes Cempakamekar bernama Ateng mewakili pemegang kebijakan wilayah Kepala Desa yang sedang sakit, Beliau menjelaskan, bahwa”tidak ada pendataan diterjunkan ke Warga -warganya, dulu Iya Kader yang bertugas untuk pendataan tersebut, tapi semenjak tenaganya tidak terpakai lagi oleh Rw , maka tidak ada kader yang mau terjunkan kembali di lingkungan Masyarakatnya untuk pendataan lagi, dan malahan kader tersebut datang ke Desa untuk menyampaikan keluhan terkait tugasnya tersebut, “ungkapnya Sekdes Cempakamekar.
Lalu awak media konfirmasi pada salah seorang Tokoh Rw bernama Soni , Ia menjawab, bahwa Saya pun bingung dengan data penerima manfaat BPNT ini, data lama atau baru, sebab Saya baru menjabat sebagai Rw terpilih , dan untuk data baru memang tidak ada intruksi dari Pemerintah Desa untuk pendataan baru terkait bantuan BPNT . Saya mengetahuinya, malah setelah Warganya ada yang mendapatkan bantuan tersebut, “ungkapnya Rw Soni.
“Bahkan, kemarin para tokoh Rw beramai-ramai mendatangi Kantor Desa Cempakamekar untuk konfirmasi hal tersebut, Desa mendapatkan data terbaru darimana, hingga munculnya KPM baru BPNT yang menerina bantuannya, sedangkan Rt /Rw lebih mengetahui ,mana Warga mampu dan tidak, bilamana pendataan oleh Kader, kenapa Kader tidak koordinasi dengan pihak Rw, “tegasnya.
Kemudian awak media pun hubungi salah seorang Warga berinisial (E/U) , Ia adalah Seorang anak yatim yang berjuang untuk ibunya dengan berjualan musiman, semenjak ayahnya meninggal dunia ,karena kecelakaan saat bekerja. Keluarga sederhana inipun sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun, termasuk saat meninggal dunia ayahnya,tak ada santunan apapun juga, padahal menurutnya, Ia telah mengajukan dan memberikan Persyaratan tersebut pada pihak Kantor Desa Cempakamekar untuk pendataannya dapat di proses.
“Saya hingga kini belum mendapatkan bantuan apapun dari manapun juga, baik sebelum data persyaratan diberikan ,maupun saat persyaratan belum diberikan kepada pihak Pemerintah Desa Cempakamekar , “ungkapnya.
Dan Menurut Keterangan dari salah seorang Rw bahwa beliaupun telah konfirmasikan kepada Pihak yang bertugas untuk infut data bernama Dadang,Ia hanya menjawab “data masuk dan tidak,itu semua ditentukan oleh sistem ,”singkat jawabnya hanya seperti itu.
Menurutnya, bahwa “sejumlah Warga pun MENGELUHKAN juga ada beberapa Atm KKS KPM Warga tidak terdapat Saldonya, Dan untuk menyingkapi masalah tersebut, Kami tak mengetahuinya harus kemana, Karena tidak ada sosialisasi mengenai hal tersebut, “ungkapnya (S)
Berikut awak Media pun konfirmasi Masalah tersebut melalui Whatsaap kepada Petugas infut data bernama Dadang, dan Ia menjawab klarifikasi hal tersebut, bahwa” Kalau dikatakan tebang pilih gak ada faktanya, buktinya Saya sendiri hanya sebagai operator input data di luar perangkat desa, kalau bisa ya udah dapat BPNT atau PKH ,tapi buktinya Saya sendiripun tidak mendapatkan keduanya dari bantuan tersebut , Kalau yang punya mobil atau motor dia dapat bantuan ,mikir we atuh kang, da roda kehidupan teh berputar ,banyak tetangga Saya ge (juga) setahun kebelakang gak punya apa – apa ,sekarang kehidupannya mapan,dan kroscex kembali itu data tahun berapa?,”ungkapnya.
Lanjutnya, “Kalau data BPNT perluasan kebanyakan tidak ada datanya di DTKS ,yang Saya tahu bersumber dari pikobar dan sapawarga,”tambahnya.
“Bagaimanakah proses untuk pendataan Pikobar dan Sapa Warga itu sendiri, karena Masyarakat awam banyak yang tidak mengetahuinya, dan Kemudian lanjut Dadang, bahwa” Kalau itu mah Saya gak tahu ,bingung Saya menjawabnya, soalnya Saya bukan orang dinas,”ujarnya.
“Dan untuk DTKS Saya yang input sumber dari ketua lingkungan setempat, kalau pikobar dan sapawarga gak tahu,”jelasnya .
Kemudian, untuk ATM KKS KPM yang sudah memilikinya, Namun tidak dapat dicairkan karena tak ada Saldonya, kemungkinan karena Kebanyakan NIK gak singkron antara dukcapil dengan yang di Kemensos ,Dan itu perlu verifikasi / perbaikan data kembali, ini juga Saya sedang perbaikan data tersebut, “pungkasnya.
Namun, sejumlah Warga tak mampu di Desa Cempakamekar, tetap mengharapkan kebijakan-kebijakan dalam hal pendataan Warganya dapat sesuai fakta di lapangan, mana Warga KPM yang berhak dan mana yang tidak, dapat dilakukan Follow up kembali secara langsung, agar tidak munculnya kericuhan di lingkungan Warganya akibat cemburu sosial yang berdampak munculnya ketidak adilan . (red)
Narasumber : Tim Red. Pewarta : LS . Editor Redaksi : Liesna Ega.
