DEPOK I suaramediaindonesia.com – Beberapa temuan yang telah di temukan dalam penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tahun ajaran 2024/2025 Dewan Pimpinan Pusat ( DPP ) KOMITE ANTI KORUPSI INDONESIA ( kaki ) Bidang Investigasi Teguh Poedji Prasetyo menjelaskan beberapa sekolah SMAN pada saat penerimaan PPDB di duga adanya pelanggaran pada Kitab Undang Undang Pidana KUHP sehingga penjelasan dalam rapat Pelaksanaan Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, mengemukakan sejumlah evaluasi dan rencana perbaikan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri di Provinsi Jabar.
Saat di kutip dari ciremaituday.com Hal itu disampaikan Bey Machmudin usai Rapat Pimpinan di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (24/7/2024).
Bey menekankan pentingnya melaporkan perkembangan dan evaluasi PPDB tak hanya secara tertulis, tetapi juga secara lisan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya ingin tak hanya laporan tertulis, tapi juga melaporkan secara lisan, dengan presentasi supaya Pak Menteri minimal mendapatkan gambaran,” ujar Bey Machmudin.
Bey mengatakan, salah satu isu yang diangkat terkait PPDB adalah mengenai penambahan data yang dianulir menjadi 279 peserta, yang sebelumnya 277 pendaftar. Rata-rata peserta yang dianulir karena kedapatan memanipulasi data tempat tinggal.
Ia pun mengimbau pada pelaksanaan PPDB ke depan untuk sekolah swasta favorit agar tidak bersikap egois.
Wakil Ketua Bidang Investigasi ini menjelaskan “ seharusnya Pj gubernur menindak bawahannya yang jelas jelas memainkan anak bangsa, bukan mengevaluasi “ ucap teguh.
“ contoh yang real saja, jarak yang di terima pada sekolah pada tahap 2 zonasi 78.124,98.878 dan 98.953 dalam temuan saya jarak tersebut yaitu, pada depan sekolah adalah lapangan parker sekolah, sebelah kanan perumahan KAV. PMI ( Pondok Mulya Indah ) sedangkan di belakang sekolah adalah Kantor kecamatan Cilodong dan sebelah Kanan adalah jalan tembus yang saat ini telah di tutup dan tidak di buka Kembali “terang teguh .
Seharusnya Pj gubernur turun langsung kelapangan, apalagi beliau adalah penjabat yang berlatar belakang adalah seorang birokrat Indonesia yang pada 3 April 2024 dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan, sehingga lebih pahamlah “ Tambah teguh. Saat di wawancara saat ingin menyampaikan laporan kepada anggota DPRD Kota Depok Babai suhaemi .
Pewarta : Diwan
Editor Redaksi : Egha
