• Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
SUARA MEDIA INDONESIA
  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Investigasi

Lomba Orasi Bertajuk HAM di Polda Sultra Mendapatkan Kutukan Keras dari HMI MPO Raha

suara media indonesia by suara media indonesia
01/12/2021
in Investigasi, Nasional
0
Lomba Orasi Bertajuk HAM di Polda Sultra Mendapatkan Kutukan Keras dari HMI MPO Raha
75
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Suaramediaindonesia.com | Rabu, 1 November 2021.

You might also like

Konflik lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran, Bali, Antara Masyarakat Adat dan PT Jimbaran Hijau Kembali Memanas

Harapan dan Pesan Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA terkait Mitra Media Publikasi

Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Kolusi dan Tekanan Aparat dalam Kasus Suwarno Grobogan

KENDARI | Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal menggelar Lomba Orasi Unjuk Rasa 2021 dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada Desember mendatang, namun kegiatan tersebut mendapat kutukan keras dan kritikan pedas dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Raha.

Ketua HMI MPO Cabang Raha Suarsanto menilai, kegiatan seremonial tersebut sangat tidak pantas dan tidak profesional bila diadakan di wilayah Sulawesi Tenggara karena bertentangan terhadap kasus pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan sampai hari ini.

Ia membeberkan, dengan adanya kejadian pelanggaran HAM pada 2019 lalu yang menyebabkan terbunuhnya dua orang mahasiswa atas nama Randi dan Yusuf Kardawi (Mahasiswa Perikanan dan Teknik Vokasi Universitas Halu Oleo) saat melakukan unjuk rasa sekaligus merupakan catatan merah yang terburuk di lingkup Polda Sultra.

“Almarhum Randi dan Yusuf Kardawi merupakan kawan kami, teman seperjuangan dalam mengawal pembahasan RUU KUHP dan UU KPK yang kami anggap kontroversial,” ujar Suarsanto.

Dikatakannya pula, sejarah 26 September 2019 lalu yang menyebabkan terbunuhnya Randi dan Yusuf juga merupakan tamparan keras bagi lembaga atau institusi yang harus bertanggung jawab untuk percepatan penyelesaian kasus tersebut secara hukum, bukan malah membuat agenda Lomba Orasi Unjuk Rasa yang nyata-nyata di Sulawesi Tenggara terdapat kasus pelanggaran HAM.

“Sampai hari ini, dalam kasus tertembaknya Randi dan Yusuf tersebut belum ada kejelasan dalam penetapan tersangkanya, kasus ini pun seakan mengambang dan tidak diketahui secara jelas siapa para pelaku dan hukuman apa yang didapatkan atas kelalaian dan kesalahannya. Pelanggaran HAM di Sultra apakah selucu ini?” ungkapnya.

“Sudah beberapa kali terjadi pergantian Kapolda Sultra, tetapi sampai detik ini belum ada kepastian hukum yang jelas dalam penanganan kasus terbunuhnya dua orang mahasiswa kawan kami, ini menandakan bahwa Polda Sultra belum profesional dan kami anggap gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM,” sambungnya.

Ketua HMI MPO Cabang Raha ini menegaskan, dengan terlantiknya Kapolda Sultra yang baru seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mengungkap siapa pelaku kasus terbunuhnya Randi dan Yusuf.

“Semestinya kasus-kasus yang masih tertunda penanganannya, seperti terbunuhnya kawan kami Randi dan Yusuf akan dilanjutkan oleh Kapolda baru untuk proses penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut, bukan malah membuat agenda Lomba Orasi yang tidak ada outputnya untuk penuntasan kasus-kasus di wilayah Sulawesi Tenggara, terutama kasus pelanggaran HAM,” tegasnya.

Ia juga berharap agar Kapolda Sultra yang baru segera menuntaskan semua kasus kejahatan di Bumi Anoa yang berlabel Kota Bertakwa, termasuk kasus pelanggaran HAM yang belum ada titik terangnya sampai saat ini.

“Kami juga mengutuk keras Kapolri dan Kapolda apabila tidak ada kepastian hukum atas kasus penembakan yang menimpa dua orang pahlawan pejuang keadilan pada 2019 lalu yakni Randi dan Yusuf Kardawi, pada intinya kasus tersebut harus terungkap secara transparan sampai tuntas,” tutupnya.


Editor Red : Liesna Ega 💻. Narasumber Pewarta : Iful Timur.

Share30Tweet19SendShareSend
suara media indonesia

suara media indonesia

Recommended For You

Konflik lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran, Bali, Antara Masyarakat Adat dan PT Jimbaran Hijau Kembali Memanas

by suara media indonesia
08/10/2025
0
Konflik lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran, Bali, Antara Masyarakat Adat dan PT Jimbaran Hijau Kembali Memanas

BALI – suaramediaindonesia.com I Konflik lahan seluas 280 hektar di Bukit Jimbaran, Bali, antara masyarakat adat dan PT Jimbaran Hijau kembali memanas. Kali ini, persoalan menyangkut akses ibadah...

Read more

Harapan dan Pesan Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA terkait Mitra Media Publikasi

by suara media indonesia
07/10/2025
0
Harapan dan Pesan Kades Margajaya H Ahmad Saepudin LC.,MA terkait Mitra Media Publikasi

DESA MARGAJAYA, BANDUNG BARAT - Ajang Silaturahmi awak media ke Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, di sambut dengan baik dan ramah oleh Kepala Desa H Ahmad...

Read more

Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Kolusi dan Tekanan Aparat dalam Kasus Suwarno Grobogan

by suara media indonesia
07/10/2025
0
Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Kolusi dan Tekanan Aparat dalam Kasus Suwarno Grobogan

GROBOGAN |  — Aroma kejanggalan kembali tercium dari dunia penegakan hukum di Kabupaten Grobogan. Kasus pidana dengan terdakwa Suwarno bin Atmo Marmin (alm) kini memasuki babak baru, setelah...

Read more

Ketua Pokja Wartawan KBB Menolak Asesmen Terbatas untuk Jabatan Eselon 2 Harus Open Biding.

by suara media indonesia
06/10/2025
0
Ketua Pokja Wartawan KBB  Menolak Asesmen Terbatas untuk Jabatan Eselon 2  Harus Open Biding.

BANDUNG BARAT, JABAR - Penolakan terhadap asesmen terbatas untuk jabatan eselon II bisa didasarkan pada hak ASN untuk tidak berpartisipasi dalam lelang jabatan, karena ada pilihan lain seperti...

Read more

Ketua Pokja KBB : Dinilai Tidak Sesuai Aturan ROMUT PEJABAT ESELON II(DUA), Bukti Mundurnya Birokrasi Pemkab Bandung Barat  

by suara media indonesia
02/10/2025
0
Ketua Pokja KBB : Dinilai Tidak Sesuai Aturan ROMUT PEJABAT ESELON II(DUA), Bukti Mundurnya Birokrasi Pemkab Bandung Barat  

BANDUNG BARAT, JABAR - "Mundurnya Birokrasi" di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merujuk pada serangkaian rotasi dan mutasi pejabat yang terjadi pada September 2025, melibatkan 14 pejabat dan sejumlah...

Read more
Next Post
Kapolsek bersama anggota amankan Kunjungan Cornelis serta Ibu Bupati di Kec. Menjalin

Kapolsek bersama anggota amankan Kunjungan Cornelis serta Ibu Bupati di Kec. Menjalin

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Browse by Category

  • Artikel
  • Berita Terkini
  • Daerah
  • Hiburan
  • Hukum dan Kriminal
  • Investigasi
  • Kesehatan
  • Kota Bandung
  • Nasional
  • Pemerintah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Technology
  • TNI POLRI
  • VIRAL
SUARA MEDIA INDONESIA

Copyright © 2020 suaramediaindonesia.com. All Rights Reserved.

suaramediaindonesia.com

  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi

Follow Us

No Result
View All Result
  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi

Copyright © 2020 suaramediaindonesia.com. All Rights Reserved.