SUARAMEDIAINDONESIA.COM | RABU, 27 APRIL 2022.
JAKARTA | Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti potensi kemacetan parah yang akan terjadi pada mudik Lebaran 2022. Ia pun mengingatkan agar pemerintah memfasilitasi masyarakat yang hendak mudik sebaik mungkin.
Menurutnya, mudik Lebaran 2022 akan semakin mendorong pemulihan ekonomi dengan meningkatkan pariwisata daerah dan menggerakkan UMKM lokal.
Menanggapi hal itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menilai pernyataan Puan tidak salah. Penilaian itu didasarkan pada sejarah mudik yang memang mampu menggerakkan perekonomian rakyat.
“Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani ya ada benarnya. Karena secara historis, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, mudik lebaran itu menggerakan perekonomian rakyat,” ujar Piter saat dihubungi (26/4).
Seperti diketahui selama dua periode Lebaran, tidak ada aktivitas mudik dalam skala besar mengingat masih dalam masa darurat pandemi dan angka kasus covid-19 yang masih tinggi. Mudik dinilai akan mampu menyegarkan kegiatan ekonomi rakyat yang madek selama pembatasan mudik diberlakukan.
“Dengan adanya mudik, berbagai bentuk kegiatan ekonomi rakyat di daerah-daerah itu terbangkitkan, hidup. Itu yang selama 2 tahun terakhir relatif mati,” tegasnya.
Menurut Piter, dengan pelonggaran aturan mudik pada Lebaran kali ini, diperkirakan jumlah pemudik itu akan melonjak sangat tinggi bahkan melampaui angka mudik tahun 2019 sebelum pandemi.
“Makanya Jasa Marga itu sangat konsentrasi dan sangat mempersiapkan diri untuk menata jalan tol agar supaya tidak terjadi kemacetan yang terlalu luar biasa,” tambahnya.
Asal perjalanan terbanyak dari daerah Jawa Timur 17,1% atau 14,6 juta orang, Jabodetabek 16,4% atau 14,0 juta orang, Jawa Tengah 14,1% atau 12,1 juta orang, Jawa Barat 10,8% atau 9,2 juta orang, Sumatera Utara 4,7% atau 4,0 juta orang. Berdasarkan pilihan moda, sebanyak 26,8% atau 22,9 juta orang memilih menggunakan mobil pribadi. 19,8% atau 16,9 juta orang memilih menggunakan sepeda motor. 16,5% atau 14,1 juta orang memilih menggunakan bus. 10,4% atau 8,9 juta orang memilih menggunakan pesawat.
Menurut Piter, jumlah pemudik yang sedemikian besar akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Dengan jumlah yang diperkirakan akan lebih besar dari pada tahun 2019. Apa yang akan terjadi di daerah-daerah, di ekonomi rakyat di daerah, itu akan sangat luar biasa.
Para pemudik akan membawa uang. Mereka itu akan meningkatkan demand yang luar biasa. Hotel, restoran, semua barang-barang kerajinan, barang-barang hasil produksi di daerah, itu akan terserap. Yang selama ini tidak ada pembelinya, ini akan ada pembelinya yang luar biasa,” tandasnya.
Bank Indonesia memperkirakan kebutuhan uang kartal pada periode Ramadan dan Lebaran sebesar Rp175,26 triliun. Jumlah itu meningkat 13,4% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yakni Rp154 triliun. Wilayah Jawa masih akan menjadi pusat peredaran uang selama periode Ramadan dan Lebaran.
Menurut Piter, masyarakat akan ‘berpesta selama sekitar 2 minggu’ selama periode itu yang tentunya akan mendorong perekonomian nasional dengan signifikan.
“Jadi ini akan menggerakkan perekonomian. Selama masa Lebaran ini akan sangat luar biasa. Akan ada kenaikan yang saya kira sangat tinggi, sangat luar biasa pada periode menjelang dan setelah lebaran,” tambahnya.
“Enggak sama sekali. Kita menanggapinya terlalu berlebihan. Kenaikan minyak goreng yang bisa dipicu oleh kenaikan CPO itu lebih besar manfaatnya untuk perekonomian kita,” tegasnya
Piter berargumen kenaikan harga CPO akan meningkatkan penerimaan dan menggerakkan industri hulu-hilir industri minyak goreng dan CPO.
Petani-petani sawit bisa mendapatkan limpahan pendapatan yang luar biasa. Ketika petani sawit mendapatkan limpahan pendapatan, maka akan menggerakkan ekonomi dengan penghasilan mereka.
“Saya ini anak petani. Jadi saya tahu bagaimana di daerah-daerah pertanian di Sumatera itu ketika harga komoditas naik. Perekonomian bergerak di daerah-daerah, di kampung-kampung,” tegasnya.
Menurut Piter, selama ini pemerintah tidak tepat dalam menanggapi masalah minyak goreng. Hal itu dikarenakan cara pandang yang tidak tepat. Secara ekonomi, dampak kenaikan minyak goreng sebenarnya lebih kecil daripada dampak yang bisa dinikmati dan manfaat yang didapat dari kenaikan CPO.
“Makanya saya sangat menyesalkan kebijakan pemerintah yang terlalu emosional melarang ekspor CPO. Ya itu manfaat dari kenaikan CPO jauh lebih besar daripada beban yang kita ditanggung oleh kenaikan minyak goreng,” pungkasnya.
NARASUMBER PEWARTA : HILA. EDITOR RED : LIESNA EGA.
