• Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
SUARA MEDIA INDONESIA
  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional

Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat

SUARAMEDIAINDONESIA.COM | SELASA, 9 SEPTEMBER 2025.

suara media indonesia by suara media indonesia
09/09/2025
in Nasional
0
Pajak adalah Saham Rakyat, Bukan Zakat
74
SHARES
1.2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Belakangan ini, wacana tentang pajak kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sejumlah kesempatan menyamakan pajak dengan zakat atau sumbangan masyarakat untuk negara. Pandangan ini adalah kekeliruan serius yang harus dikoreksi, diluruskan.

You might also like

Gerak Cepat, Residivis Kambuhan di Bekuk Polsek Sekeman

YGANN Law Firm Laporkan Godang Tua TPST Bantar Gebang ke SPKT Polda Metro Jaya

Dinilai Tidak Transparant Ketua Pokja KBB Soroti Polemik Dugaan Pengosongan 5 dinas tipe A di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diisi dengan Pelaksana Tugas (PLT)

Pajak bukanlah zakat. Pajak bukan pula sedekah, apalagi sumbangan sukarela. Pajak adalah saham rakyat yang ditanamkan kepada negara sebagai entitas profesional untuk dikelola oleh pemerintah. Dengan kata lain, pajak adalah investasi warga negara yang hasilnya wajib dikembalikan kepada rakyat.

Dalam konstruksi bernegara, rakyat adalah pemilik kedaulatan. Konstitusi kita, UUD 1945, menegaskan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan demikian, rakyat sejatinya adalah komisaris negara sekaligus pemegang saham utama dan satu-satunya di republik ini.

Sebaliknya, pemerintah beserta aparaturnya hanyalah direksi negara yang diberi mandat mengelola saham rakyat. Direksi harus tunduk dan patuh pada arahan komisaris, bukan sebaliknya. Jika direksi menyalahgunakan mandat, maka logikanya mereka dapat diberhentikan.

Persoalannya, bagaimana memastikan suara rakyat sebagai komisaris negara sampai ke pemerintah sebagai direksi? Jawabannya: lewat kanal-kanal representasi yang sehat.

Kanal itu bisa berupa partai politik dengan wakilnya di parlemen, bisa juga melalui ormas, LSM, hingga media massa yang independen. Semua kanal ini menjadi saluran penting agar aspirasi rakyat tersampaikan dan keputusan negara tidak menyimpang dari mandat pemilik saham.

Sayangnya, kanal-kanal tersebut kerap dibajak oleh kepentingan sempit. Partai politik lebih sibuk menjaga oligarki ketimbang memperjuangkan rakyat. Sebagian ormas dan LSM berperan layaknya makelar proyek. Media pun tak sedikit yang terjebak dalam jurnalisme transaksional. Akibatnya, suara rakyat terdistorsi, sementara negara dijalankan bukan untuk kepentingan komisaris, melainkan untuk keuntungan kelompok kecil.

Negara adalah organisasi profesional. Maka, direksi negara haruslah diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas tinggi. Hanya dengan itu, saham rakyat bisa menghasilkan keuntungan sosial, ekonomi, dan politik yang adil.

Harus diharamkan bagi jabatan publik diisi oleh para badut politik, pelawak, atau orang-orang tanpa kompetensi yang hanya mengandalkan popularitas. Negara bukan panggung sandiwara. Negara adalah perusahaan raksasa yang mengelola aset milik rakyat, dan harus dijalankan dengan standar profesionalisme tertinggi.

Dengan menempatkan pajak sebagai saham rakyat, maka pemerintah tak lagi bisa berkelit dengan narasi “pajak adalah sumbangan untuk negara”. Pajak bukan sumbangan. Pajak adalah hak rakyat untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kinerja maksimal pemerintah.

Pemerintah harus menyadari posisinya sebagai manajer, bukan penguasa. Sementara itu, rakyat harus lebih kritis sebagai komisaris, memperkuat kanal-kanal suara, dan menolak segala bentuk manipulasi politik yang melemahkan peran mereka sebagai pemilik negara.

Pandangan ini bukan sekadar kritik, melainkan tawaran paradigma baru: pajak adalah investasi rakyat, rakyat adalah komisaris negara, dan pemerintah adalah direksi.

Dengan paradigma ini, pengelolaan negara diharapkan tidak lagi didominasi kepentingan oligarki, melainkan sepenuhnya diarahkan untuk mengembalikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.

Hanya dengan kesadaran tersebutlah republik ini bisa berdiri kokoh, profesional, dan benar-benar berpihak pada rakyat sebagai pemegang saham utama bangsa. (TIM/Red)

Narasumber Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Alumni PPRA-48 Lemhannas RI Tahun 2012. Editor Red : Egha.

Share30Tweet19SendShareSend
suara media indonesia

suara media indonesia

Recommended For You

Gerak Cepat, Residivis Kambuhan di Bekuk Polsek Sekeman

by suara media indonesia
29/09/2025
0
Gerak Cepat, Residivis Kambuhan di Bekuk Polsek Sekeman

Muaro Jambi – Residivis Kambuhan kembali berulah di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. AB (41), warga Kelurahan Sengeti, ditangkap Unit Reskrim Polsek Sekernan setelah membobol dua rumah toko...

Read more

YGANN Law Firm Laporkan Godang Tua TPST Bantar Gebang ke SPKT Polda Metro Jaya

by suara media indonesia
27/09/2025
0
YGANN Law Firm Laporkan Godang Tua TPST Bantar Gebang ke SPKT Polda Metro Jaya

JAKARTA – Dirut PT. Triputra Bangun Sejahtera bernama Burniat , melalui Kuasa Hukumnya melaporkan Douglas Manurung Dirut PT. Godang Tua Jaya ke SPKT Polda Metro Jaya atas dugaan...

Read more

Dinilai Tidak Transparant Ketua Pokja KBB Soroti Polemik Dugaan Pengosongan 5 dinas tipe A di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diisi dengan Pelaksana Tugas (PLT)

by suara media indonesia
27/09/2025
0
Tegas! Ketua Pokja Bandung Barat Tidak Setuju Kenaikan Tunjangan anggota DPRD KBB yang Dapat Melukai Hati Rakyat!!

BANDUNG BARAT, JABAR -Polemik di Kabupaten Bandung Barat (KBB) muncul akibat pengosongan lima jabatan kepala dinas tipe A yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) setelah adanya perombakan oleh...

Read more

Para Orangtua Siswa di KBB Was – was dan Khawatir atas Sejumlah Kasus Keracunan  setelah Konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

by suara media indonesia
25/09/2025
0
Para Orangtua Siswa di KBB Was – was dan Khawatir atas Sejumlah Kasus Keracunan  setelah Konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

BANDUNG BARAT, JABAR – Kasus keracunan yang diduga akibat mengkonsumsi makan bergizi gratis kembali terjadi. Puluhan siswa PAUD hingga SMA dikabarkan dilarikan ke RS Cililin dan Puskesmas Cipongkor,...

Read more

Meledak Kembali Keracunan Massal MBG , Kini di Cihampelas, Bandung Barat. Sekda Jabar Turun langsung untuk Penanganan

by suara media indonesia
25/09/2025
0
Meledak Kembali Keracunan Massal MBG , Kini di Cihampelas, Bandung Barat. Sekda Jabar Turun langsung untuk Penanganan

BANDUNG BARAT, JABAR – Setelah Informasi sebelum nya terdapat banyak korban Siswa – siswi yang terdampak keracunan akibat setelah konsumsi Makanan Bergizi Gratis alias MBG d Cisarua, lalu...

Read more
Next Post
Aliansi Rakyat Papua Sampaikan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi

Aliansi Rakyat Papua Sampaikan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Browse by Category

  • Artikel
  • Berita Terkini
  • Daerah
  • Hiburan
  • Hukum dan Kriminal
  • Investigasi
  • Kesehatan
  • Kota Bandung
  • Nasional
  • Pemerintah
  • Pendidikan
  • Politik
  • Technology
  • TNI POLRI
  • VIRAL
SUARA MEDIA INDONESIA

Copyright © 2020 suaramediaindonesia.com. All Rights Reserved.

suaramediaindonesia.com

  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi

Follow Us

No Result
View All Result
  • Berita Terkini
  • Nasional
  • Daerah
  • Politik
  • Ekonomi
  • Ekonomi
  • Hiburan
  • Redaksi

Copyright © 2020 suaramediaindonesia.com. All Rights Reserved.