BANDUNG BARAT, JABAR – Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, Narasi dalam sebuah video yang menyebutkan adanya dugaan pemerasan di Desa – desa oleh Wartawan Bodrek dan LSM terhadap aparat desa, menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, baik Ormas, LSM , maupun para wartawan Jurnalis, Alih-alihnya fokus pada dugaan korupsi Kepala Desa, Menteri Desa diduga malah i mencari kambing hitam atas buruknya pengelolaan dana desa, Senin, (03/02/2025).
Ketua POKJA Wartawan Kabupaten Bandung Barat M Raup yang kerap disapa dengan Bang Jeck mengungkapkan bahwa betapa mirisnya narasi yang dibangun Menteri Desa tersebut Menurutnya, mengapa hanya wartawan yang selalu dipersoalkan, dan disorot , padahal Wartawan berfungsi sebagai kontrol sosial, sedangkan kepala desa juga harus diawasi ketat dalam penggunaan dana desa.
Apabila dana desa dikelola secara transparan dan akuntabel, tidak akan ada celah baginya terjadi pemerasan, bahkan yang sering terjadi adalah kepala desa menutup-nutupi informasi anggaran, sehingga muncul pihak-pihak yang memanfaatkan situasi tersebut,” ujarnya Ketua POKJA Wartawan KBB M Raup.
M Raup menyampaikan ,bahwa “wartawan hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jurnalistik dengan benar justru malah membantu untuk mengungkap penyalahgunaan anggaran dana desa-desa yang tidak transparan,”ungkapnya kembali.
“Kami dari POKJA Wartawan KBB pun tidak menyetujui bila ada oknum wartawan – wartawan yang menyalahgunakan profesinya wartawan. Akan tetapi, Kami juga meminta untuk pengelolaan dana desa – desa betul – betul diawasi secara ketat dan transparan, karena faktanya diduga banyak kepala desa yang menyalahgunakan anggaran tersebut,” tegasnya M Raup.
Menteri Desa Jangan Lempar Kesalahan pada Wartawan,!! Ketua POKJA Wartawan Kabupaten Bandung Barat Tegas Menanggapi pernyataan Yandri Susanto, Kami Tidak Setuju narasi tersebut yang dapat menjadi bumerang bagi Menteri Desa itu sendiri,”Tegasnya, karena
adanya statemen dari Menteri Desa, yang seolah-olah wartawan adalah biang keladi yang menghambat pembangunan di Desa-desa.
Bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang sejatinya memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik, termasuk laporan keuangan desa,”ujar Ketua POKJA KBB menyoroti.
“Sesuai UU KIP, laporan penggunaan dana desa adalah hak masyarakat! Jangan ada kepala desa yang merasa terganggu hanya karena wartawan atau warga ingin tahu bagaimana uang negara digunakan!” Tegasnya lagi.
Faktanya, banyak desa yang menutup-nutupi informasi penggunaan dana desa. Padahal, jika transparansi diterapkan dengan benar, tidak akan ada ruang bagi praktik pemerasan atau penyalahgunaan informasi.
Pers bukan musuh negara, melainkan garda terdepan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk di tingkat desa,” pungkasnya.
Dan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kebebasan bagi jurnalis untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi.
Oleh karena itu, Ketua Pokja M Raup dan Tim Wartawan Pokja KBB menyatakan, bahwa “Kami meminta Presiden RI Prabowo segera mencopot jabatan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto,”Tegasnya menutup Pernyataan nya.(Egha).
Narasumber Pewarta: M Raup ( Ketua POKJA ) dan Tim Media Pokja KBB. Editor Red: Egha.“`
