Dalam rangka memperkuat penegakan ketertiban dan keamanan di Kota Depok, Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, membuka secara resmi Forum Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang diselenggarakan untuk perencanaan tahun 2026. Acara yang berlangsung di ruang Teratai, Gedung Balai Kota Depok Selasa (4/3/2025) dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan dan instansi terkait, yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengatasi tantangan ketertiban umum dan keamanan yang semakin kompleks di masa mendatang.
Sejarah dan Peran Penting Satpol PP
Dalam forum ini, Gandara Budiana, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kota Depok, memaparkan pentingnya sejarah dan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketertiban masyarakat. Gandara menjelaskan bahwa Satpol PP pertama kali didirikan di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan semboyan “Praja Wibawa”. Tujuan awal dari pendirian Satpol PP adalah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.
“Satpol PP memiliki sejarah panjang dan signifikan dalam menjaga ketertiban, baik dalam aspek sosial maupun hukum. Oleh karena itu, pengembangan strategi penegakan hukum harus terus diperbaharui untuk menjawab tantangan yang ada,” ujar Gandara, yang juga menekankan pentingnya pemberdayaan personel dan pengembangan sistem informasi untuk mendukung kinerja Satpol PP yang lebih efektif.
Penguatan Kapasitas dan Kolaborasi Antar Instansi
Dalam kesempatan tersebut, Gandara juga mengusulkan peningkatan kapasitas personel Satpol PP, yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ketertiban masyarakat yang semakin beragam.
Salah satu strategi yang diajukan adalah pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, yang dapat mempercepat proses pengolahan data dan mendukung penegakan hukum yang lebih transparan dan terkoordinasi.
“Dengan adanya dukungan teknologi dan sistem informasi yang baik, kita akan lebih cepat merespons kebutuhan masyarakat dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kota Depok,” tambah Gandara.
Pentingnya Perencanaan Berbasis Kebijakan yang Jelas
Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam sambutannya menekankan bahwa semua perencanaan yang dibuat harus berpedoman pada kebijakan yang jelas, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Depok 2025-2045.
“Penting untuk menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kebijakan perencanaan yang sudah ditetapkan, serta membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Dengan koordinasi yang solid, kita akan dapat mewujudkan Kota Depok yang lebih tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.
Tegaskan Kolaborasi Tanpa Campur Tangan Eksternal
Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam forum ini adalah pernyataan tegas dari Wakil Walikota Depok, Chandra Rahmansyah, terkait isu organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Dalam kesempatan tersebut, Chandra menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan kota, namun tidak akan pernah menerima pengaturan dari pihak eksternal.
“Kami bisa bekerja sama dengan siapa saja dalam membangun Kota Depok, tetapi kami tidak ingin diatur. Jadi, tidak ada yang perlu saya klarifikasi terkait hal ini,” tegasnya.
Menuju Depok yang Lebih Tertib dan Aman
Forum Renja ini bukan hanya sebagai ajang untuk merumuskan berbagai kebijakan, tetapi juga sebagai wadah penting untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Kota Depok. Dengan berbagai rencana strategis yang telah disusun, diharapkan kinerja Satpol PP dapat dioptimalkan untuk menghadapi tantangan ketertiban di masa depan. Pemerintah Kota Depok berharap melalui perencanaan yang matang dan kerjasama yang baik antar instansi, Kota Depok akan semakin tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.( Sm )
