BANDUNG BARAT, JABAR – Ramai di sejumlah publikasi dan bahkan Viral di medsos terkait adanya tender iPad yang bernilai Fantastic ditengah – tengah kesulitan perekonomian masyarakat Bandung Barat, diduga nilainya hampir mencapai Rp, 1 Miliar untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan anggaran APBD Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 ini.
Dan, informasi tersebut telah menjadi sorotan, karena terkesan menantang atas statement yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto tentang bagaimana pemerintah sedang mengupayakan efisiensi anggaran di setiap daerah – daerah di seluruh Indonesia.
Dan menurut informasi yang dihimpun dari beberapa narasumber baik media, medsos, serta sumber lainnya yang menguap di permukaan, bahwa pengadaan 50 iPad tersebut beralasan untuk mengganti fasilitas perangkat yang sudah lama dan tidak layak di pergunakan lagi, karena dinilai “sudah tidak support lagi dan merasa malu “setiap rapat-rapat bersama kementerian , ucapan tersebut keluar dari salah seorang anggota DPRD KBB yang namanya minta tidak dipublikasikan , saat dikonfirmasi salah satu media yang mewawancarai nya, ( dilansir dari News Okezone.com) .
Dan, Sekretaris DPRD KBB Roni Rudyana membenarkan adanya pengadaan iPad untuk anggota Dewan ini , dengan menyatakan telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dan bukan hak milik pribadi anggota dewan, tapi inventaris daerah, dan nanti tatkala ada kerusakan ada mekanisme untuk perbaikannya, dan juga ketika hilang, maka akan menjadi tanggung jawab penuh pemegang inventaris tersebut, yaitu anggota DPRD itu sendiri yang bertanggung jawab untuk menggantinya.
Melihat Informasi diatas tersebut, maka Nitizen yang bersumber dari salahsatu Medsos pun Ramai – ramai mengomentari hal ini, salahsatunya ” kenapa mesti malu dan gengsi memakai yang lama, bila tidak support untuk meminimalisir anggaran di service atuh, kan ada mekanisme tanggung jawab bagi pemegang inventaris peralatan dari fasilitas di Kantor DPRD”.
Ketua Pokja M Raup, mengatakan ” hal ini benar-benar melukai hati masyarakat dengan jargon efesiensi instruksi presiden no 1 tahun 2025 , tapi tidak berlaku di Kabupaten Bandung Barat, dan masih banyak kegiatan di hotel berbintang menguras anggaran yang seharusnya untuk Rakyat Bandung Barat,” tegasnya.
Narasumber: Berbagai Informasi Publik, Media, dan Nitizen Ig di/ Ketua Pokja Wartawan KBB. Editor Red: Egha.“`
