JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, merespons terkait pernyataan PBB yang mendesak agar pemerintah Indonesia mengusut dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat dan kematian demonstran pada unjuk rasa Agustus 2025.
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan atensi terkait kejadian tersebut, bahkan sebelum adanya desakan dari PBB.
“Presiden kan memang sudah arahkan, kalau yang tindakan-tindakan yang tidak terukur, tindakan-tindakan yang melampaui kewenangan itu harus diperiksa,” ujar Hasan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia mendesak penyelidikan menyeluruh atas penanganan aparat dalam gelombang demonstrasi di Indonesia beberapa hari terakhir. Juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, meminta pemerintah Indonesia menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik.
Ia juga menyatakan bahwa pengamanan untuk menjaga ketertiban dalam pertemuan publik, juga harus sejalan dengan norma dan standar internasional.
“Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan,” kata Ravina, dikutip dari laman resmi Kantor HAM PBB.
Narasumber Pewarta : Narasi Daily. Editor Red : Egha.
