BANDUNG BARAT, JABAR – “Mundurnya Birokrasi” di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merujuk pada serangkaian rotasi dan mutasi pejabat yang terjadi pada September 2025, melibatkan 14 pejabat dan sejumlah posisi penting yang berganti.
Oleh karena itu Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB), M Raup, menyoroti rotasi mutasi 14 pejabat eselon 2 di KBB yang dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Rotasi mutasi ini dianggap tidak transparan dan tidak berdasarkan pada merit sistem.
Kebijakan yang disebut hasil evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan tindak lanjut putusan PTUN Bandung ini justru dinilai sarat permainan politik dan menabrak prinsip merit sistem,” jelasnya
pada awak media ini, pada hari Kamis, 3 Oktober 2025.
Alasan Gugatan:
– Pelanggaran Aturan: Rotasi mutasi dinilai melanggar aturan yang berlaku, termasuk tidak mematuhi masa berlaku Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
– Tidak Sesuai Keilmuan: Pejabat yang dirotasi mutasi dinilai tidak sesuai dengan keilmuan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk jabatan tersebut.
– Kurangnya Transparansi: Proses rotasi mutasi dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.
M Raup menekankan , bahwa “rotasi mutasi pejabat harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan pada merit sistem, serta harus mempertimbangkan kepentingan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan,”ujarnya.
Lanjutnya ” dengan demikian, rotasi mutasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Dan,masalah tersebut diatas apabila dibiarkan,maka reformasi birokrasi di Bandung Barat hanya akan jadi jargon tanpa arah, dalam hal inipun, otomatis DPRD di uji keseriusannya. Apakah berani mengusut dugaan permainan dalam rotasi mutasi pejabat ini, ataukah mungkin justru membiarkan Birokrasi Bandung Barat akan terus dikuasai oleh kepentingan tertentu yang tidak transparan?,”pungkasnya.
Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup/Egha. Editor Red : Egha.“`
