BANDUNG BARAT – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan keprihatinan mendalam terkait penilaian Kementerian Dalam Negeri yang menyebut KBB gagal melakukan akselerasi pembangunan.
Penilaian itu tertuang dalam Surat Kemendagri Nomor 100.2.7/739 Tahun 2026. Ketua Pokja menyebut surat tersebut jadi pukulan berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“Ini sinyal serius dari pusat. Akselerasi pembangunan itu bukan cuma soal serapan anggaran, tapi dampaknya ke masyarakat,” ujarnya usai acara halal bihalal Pokja Wartawan KBB, Senin 27/4/2026.
Ia mendorong Pemkab KBB segera melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama pada program prioritas yang mandek dan koordinasi antar OPD.
“Kami di pers akan kawal. Kritik ini bentuk kepedulian, supaya KBB nggak makin tertinggal,” tegasnya.
Surat Kemendagri 2026 tersebut diketahui berisi evaluasi capaian pembangunan daerah semester I. KBB termasuk daerah yang disorot karena capaian infrastrukturnya di bawah target.
Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB. Editor Red : Egha.
